ANTARAYA MEDIA, PALOPO – DPRD Kota Palopo menetapkan rekomendasi atas pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI terhadap keuangan Pemkot Palopo tahun anggaran (TA) 2022. Penetapan tersebut dilaksanakan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Palopo, Rabu (14/6/2023).
Pada rapat yang dipimpin Ketua DPRD Palopo, Hj Nurhaenih itu, 5 fraksi di DPRD yakni; Fraksi PDIP, Fraksi Nasdem, Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, dan Fraksi Gerindra menyetujui hasil pembahasan LHP-BPK Palopo 2022 di tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD berdasarkan rekomendasi yang diberikan tiap-tiap fraksi.
Pada kesempatan itu Juru Bicara Banggar DPRD Palopo, Muhammad Mahdi, menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Palopo Drs HM Judas Amir MH, atas capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI selama 8 tahun berturut-turut. Ia berharap, prestasi itu tetap dipertahankan ke depan.
Lanjut dikatakan politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Palopo ini, LHP-BPK memberikan informasi lengkap atas kinerja pemerintahan selama satu tahun.
“Banggar dan Tim Asistensi Pemerintah Daerah (TAPD) Palopo sebelumnya telah melaksanakan pembahasan secara bersama untuk menindaklanjuti petunjuk BPK terkait penyajian laporan keuangan, pendapatan, belanja daerah, dan aset, di mana seluruh rekomendasi yang dikeluarkan BPK soal pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan telah dipenuhi Pemkot Palopo,” ungkap Mahdi.
Sementara Asisten II Pemkot Palopo, Ilham Hamid, yang hadir mewakili Walikota mengucapkan terima kasih atas dukungan DPRD sehingga Pemkot Palopo kembali mengukir opini WTP ke-8 dari BPK-RI. Ilham Hamid menyebutkan Palopo di era pemerintahan HM Judas Amir sebagai Walikota pertama kali menerima opini WTP di tahun 2015.
“Perlu kami sampaikan di TA 2022, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Palopo Rp988,19 miliar, dari target Rp1,03 triliun atau dengan prosentase 95,44%. Belanja daerah yang terealisasi Rp1,01 triliun atau 94,24% dari alokasi anggaran yang tersedia, untuk penerimaan pembiayaan terealisasi Rp44,99 miliar dari rencana penerimaan pembiayaan Rp45,00 miliar, dan pengeluaran pembiayaan Rp2,94 miliar dari alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan Rp2,94 miliar. Pemkot Palopo terus berupaya agar di tahun-tahun berikutnya, WTP tetap dapat dipertahankan,” jelas Ilham Hamid.