ANTARAYA, KUTIM – Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur memastikan akan terus mengawal seluruh pembahasan Ranperda APBD 2025.
Hal tersebut ia sampaikan saat memimpin Rapat Paripurna ke-XIX Masa Persidangan Ke-I Tahun Sidang 2024/2025, Kamis (21/11/2024).
Jimmi menegaskan bahwa DPRD akan mengawal setiap tahap pembahasan hingga pengesahan.
Serta memastikan bahwa APBD 2025 benar-benar menjadi alat untuk memajukan Kutai Timur.
“Ini adalah tanggung jawab bersama. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat, kita bisa mewujudkan Kutai Timur yang lebih maju dan sejahtera,” kata Jimmi.
Jimmi menyatakan pembahasan Ranperda APBD bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan tanggung jawab besar dalam memastikan anggaran daerah mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Proses ini adalah wujud nyata dari tanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” kata Jimmi.
“DPRD dan pemerintah daerah memiliki komitmen yang sama untuk memprioritaskan kebutuhan masyarakat,” tegas Jimmi di hadapan 21 anggota dewan yang hadir.
Jimmi juga mengapresiasi kerja keras Pemkab Kutim, khususnya dalam menyusun APBD yang mengacu pada berbagai regulasi seperti Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 dan RPJMD 2021–2026.
Menurutnya, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci untuk memastikan APBD 2025 tidak hanya memenuhi standar administratif, tetapi juga berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
“Ini adalah implementasi konkret dari Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Kami memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” lanjutnya.
Jimmi mengungkapkan prioritas belanja daerah dirancang untuk mendukung sektor strategis seperti penguatan daya saing ekonomi berbasis pertanian.
Kemudian peningkatan pelayanan dasar, serta penerapan teknologi dalam tata kelola pemerintahan.
“Kami di DPRD akan memastikan anggaran yang disusun benar-benar mendukung pemerataan pembangunan. Tidak ada ruang untuk kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat,” terangnya.
Jimmi mengajak masyarakat Kutim untuk mendukung program-program pembangunan yang telah dirancang. (adv)
