Luasan Panen Padi di Kutim Berkurang, Begini Tanggapan Anggota DPRD David Rante

ANTARAYA, KUTIM – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltim pada tahun 2023 mencatat penurun angka luasan panen padi di Kabupaten Kutai Tomur.

Pada 2023, luasan panen padi tercatat mencapai 57,08 ribu hektare.

Angka tersebut menurun dari tahun 2022 yang mencapai angka 64,97 ribu hektare.

Artinya penurunan luasan panen padi sebesar 7,8 ribu hektare atau sekitar 12 persen.

Hal tersebut ditanggapi salah satu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) David Rante.

“Kita butuh waktu untuk melaksanakan program ketahanan pangan yang dapat membantu mengatasi masalah ini,” kata David belum lama ini.

David menjelaskan bahwa Badan Pangan Nasional (BPN) dan Polri telah menandatangani nota kesepahaman untuk memperkuat pelaksanaan program ketahanan pangan di daerah.

“Melalui program ini, kami berharap pemerintah daerah dapat merasakan manfaatnya, terutama saat program ketahanan pangan mulai berjalan,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk bersabar dan menunggu langkah-langkah yang akan diambil oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam mendukung program ketahanan pangan.

“Tunggu langkah-langkahnya, kami yakin ini akan membawa perubahan positif,” kata David.

Plt Sestama BPN, Sarwo Edhy, dalam pernyataannya di laman badanpangan.go.id, menjelaskan bahwa penandatanganan MoU ini bertujuan untuk mendorong dan mempercepat pelaksanaan program-program dari Badan Pangan Nasional.

“Kami ingin memastikan bahwa program-program ini berjalan optimal untuk mewujudkan ketahanan pangan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Sarwo Edhy menekankan bahwa untuk mencapai ketahanan pangan yang kokoh, dibutuhkan upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan.

“Langkah ini sangat penting untuk memastikan ketersediaan pangan di daerah tetap terjaga dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan di masa mendatang,” jelasnya.

David Rante berharap, dengan adanya kerjasama antara BPN dan Polri, serta dukungan dari pemerintah daerah, program ketahanan pangan dapat berjalan dengan baik.

“Kami akan terus memantau perkembangan ini dan berupaya agar masyarakat mendapatkan manfaat dari program yang ada,” pungkasnya. (adv)

Pos terkait