ANTARAYA MEDIA, KUTIM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) melalui Sekretaris Kabupaten Kutim Rizali Hadi menegaskan bahwa siap menjadikan Pilkada Serentak 2024 sebagai ajang demokrasi yang inklusif dan transparan.
Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI yang membahas kesiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Dalam RDP yang digelar di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Gedung Nusantara II Senayan, pada Rabu (20/11/2024) itu dihadiri Rizali mewakili Pjs Bupati Kutai Timur, Agus Hari Kesuma.
Dalam RDP tersebut, Rizali menyampaikan laporan terkait kesiapan Kutai Timur menghadapi Pilkada yang akan digelar pada November 2024.
Ia menjelaskan bahwa berbagai langkah telah dilakukan untuk memastikan kelancaran pesta demokrasi di kabupaten tersebut.
“Persiapan teknis maupun administrasi terus kami matangkan, termasuk koordinasi dengan KPU, Bawaslu, dan stakeholder terkait. Kami juga terus memantau kondisi di lapangan untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan kondusif,” ujar Rizali.
Di Kutim sendiri, tantangan terbesar dalam menghadapi Pilkada ini menurut Rizali ialah untuk memastikan anggaran Pilkada terserap dengan baik serta menjangkau seluruh wilayah Kutai Timur, yang memiliki kondisi geografis beragam.
Selain itu, peningkatan partisipasi masyarakat juga menjadi perhatian utama untuk mencapai target keterlibatan pemilih yang tinggi.
Rizali juga menyampaikan bahwa Pj Gubernur Kaltim menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan penyelenggara pemilu untuk menjamin suksesnya Pilkada Serentak, sesuai dengan arahan Komisi II DPRD.
“Kesiapan seluruh pihak, mulai dari aspek anggaran, regulasi, hingga sosialisasi, sangat menentukan keberhasilan Pilkada. Kami berharap semua elemen dapat bekerja sama demi terselenggaranya pemilu yang adil dan demokratis,” kata Rizali.
Rizali juga memastikan bahwa Kutai Timur siap menjalankan langkah antisipatif untuk mengatasi berbagai tantangan.
“Kami terus berkoordinasi dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif. Pemerintah daerah juga aktif mendorong edukasi politik kepada masyarakat, terutama di wilayah-wilayah terpencil,” imbuh Rizali.
Menurutnya, dengan dukungan semua pihak, ia optimistis pelaksanaan Pilkada dapat berjalan lancar, aman, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Kami percaya bahwa dengan kerja sama yang solid dan komitmen yang kuat, Pilkada di Kutai Timur dapat menjadi contoh pelaksanaan demokrasi yang berkualitas,” tegasnya.
Sementara, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pentingnya perhatian terhadap dinamika daerah yang berpotensi memengaruhi jalannya tahapan kritis Pilkada, seperti penghitungan suara dan penetapan hasil.
“Kami meminta dukungan dari seluruh pihak untuk melaporkan segala persoalan yang muncul di daerah, terutama yang dapat mengganggu proses tahapan Pilkada,” ujarnya.
Rifqinizamy juga menyoroti dua urgensi utama dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
Pertama, ia menekankan peran penjabat gubernur, bupati, dan wali kota yang diangkat oleh pemerintah pusat.
“Netralitas ASN menjadi isu yang sangat penting, mengingat mereka diangkat dan diberhentikan oleh pusat. Profesionalisme mereka dalam menjalankan tugas harus diawasi ketat,” jelasnya.
Dan yang kedua, Rifqinizamy menyoroti pentingnya Pilkada Serentak pada 27 November 2024 sebagai tonggak demokrasi bangsa.
“Sejak pertama kali dilaksanakan pada 2005, isu serentak ini menjadi perhatian utama. Kami di Komisi II berkomitmen mengawasi secara menyeluruh demi terciptanya proses pemilu yang adil dan demokratis,” tambahnya.
Diketahui, Kegiatan RDP ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dan turut dihadiri Wakil Mendagri Bima Arya, Pjs Gubernur Kaltim Akmal Malik dan undangan lainnya yang berasal dari Kalbar, Kalteng, Kalsel dan Kaltara.
Selain itu, juga turut hadir Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya. Dimana dalam rapat tersebut dirinya menyoroti isu netralitas ASN sebagai tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius.
“Sisa tujuh hari ke depan menjadi waktu krusial untuk memastikan netralitas ASN. Kami akan fokus mencermati daerah rawan, berdasarkan 24 variabel yang mengukur tingkat kerawanan dari rendah hingga tinggi,” ungkapnya.
Menurut Bima, potensi kerawanan meliputi ancaman provokasi, isu SARA, hingga faktor-faktor sensitif lainnya.
Data ini akan menjadi landasan bagi koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kondusivitas Pilkada. (adv)
