ANTARAYA MEDIA, KUTIM – Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) digelar di Ballroom Hotel Amaris, beberapa waktu lalu.
Rakor ini dibuka langsung oleh Pjs Bupati Kutim, Agus Hari Kesuma (AHK) didampingi Kepala Bappeda Kutim Noviari Noor dan Plt Sekretaris Bappeda M Syaiful.
Rakor ini dilaksanakan sebagai strategi untuk dapat mengatasi akar masalah kemiskinan di Kutim.
Acara ini merupakan inisiatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim yang bekerja sama dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Dalam sambutannya, AHK menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi tantangan kemiskinan yang masih menjadi masalah utama di Kutim.
“Kemiskinan adalah tantangan besar yang membutuhkan kerja sama dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Rakor ini diharapkan mampu merumuskan langkah konkrit untuk menekan angka kemiskinan di Kutim,” ujar AHK.
Plt Bupati juga mengapresiasi dukungan dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kaltim yang turut berkontribusi dalam memberikan arahan strategis untuk meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan di daerah.
Berbagai isu utama dibahas dalam pertemuan ini, mulai dari penyelarasan data kemiskinan, pengembangan program pemberdayaan masyarakat, hingga optimalisasi dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin.
Salah satu topik yang menjadi perhatian utama dalam Rakor ini adalah pentingnya validasi dan penyelarasan data kemiskinan. Agus menyebutkan bahwa basis data yang akurat adalah pondasi dari perencanaan dan pelaksanaan program yang efektif.
“Dengan data yang valid, program penanggulangan kemiskinan bisa lebih tepat sasaran. Ini juga membantu menghindari duplikasi bantuan yang selama ini sering terjadi,” tambahnya.
Selain itu, Rakor ini juga membahas pentingnya inovasi dalam pengembangan program pemberdayaan masyarakat.
Fokus utama adalah memberdayakan kelompok-kelompok rentan seperti petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
AHK menegaskan bahwa hasil dari pertemuan ini akan menjadi panduan dalam menyusun program-program prioritas pada tahun 2025.
“Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap warga Kutim bisa hidup layak dan sejahtera. Saya berharap Rakor ini mampu menjadi langkah awal yang signifikan untuk mencapai target tersebut,” tutup AHK.
Acara Rakor Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kutim 2024 ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menekan angka kemiskinan, sekaligus mengukuhkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam acara tersebut, turut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari pemerintah provinsi, organisasi perangkat daerah (OPD) di Kutim, tokoh masyarakat, akademisi, intansi vertical, organisasi atau lembaga terkait hingga mitra pembangunan di Kutim. (adv)
