ANTARAYA MEDIA, PALOPO – Pemkot Palopo dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Palopo mengikuti rapat koordinasi (Rakor) bersama Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual di Ruang Rapat Sekda Palopo, Senin (21/8/2023).
Rakor tersebut membahas tentang pengendalian inflasi di seluruh kabupaten dan kota se-Indonesia. Hadir mewakili Wali Kota Palopo, Asisten II Ilham Hamid. Rakor tersebut dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian.
Dalam penyampaiannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian mengatakan, Inflasi dinamis yang diperintahkan langsung oleh Presiden RI baik pusat maupun daerah kiranya tetap dijaga, agar inflasi tetap berada pada angka yang baik, terutama dalam ketersediaan bahan pangan dan keterjangkauan harga oleh masyarakat.
“Terutama menjelang tahun politik yang akan menimbulkan dinamika yang baru. Dari data yang kami dapatkan dari BPS, yang terjadi deflasi cukup baik. Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebagai proxy inflasi pada minggu ketiga bulan Agustus 2023, yaitu khusus wilayah provinsi Sulawesi Selatan (Suslel) berada di angka -0,56,” kata Mendagri RI, Tito Karnavian.
Sementara itu, kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palopo, Muhammad Rismat mengatakan bawa pihaknya terus terjun ke lapangan untuk memantau harga di pasaran, baik itu di Pusat Niaga Palopo (PNP) dan pasar Andi Tadda. Pemantauan ini rutin dilaksanakan dalam seminggu sekali.
“Kemudian juga kita melihat kondisi sekarang sudah mulai El Nino yang dialami di lumbung pangan di Sulsel, seperti di Kabupaten Bone, Sidrap, Soppeng. Dan itu sudah mulai berdampak El Nino. Jadi kita harapkan sebagai BPS memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk melihat stok di masing-masing distributor beras di Kota Palopo,” ucap Muh. Rismat, Senin (21/8/2023).
“Kemudian juga bisa bekerjasama dengan Kabupaten yang punya stok berlebih terhadap beras, dan itu yang menjadi bahan untuk pertimbangan dalam mengahadapi El Nino, karena pasti akan berdampak nanti kalau kita tidak mengantisipasi sekarang, pasti akan ada kenaikan harga, karena stok dipasaran itu pasti akan berkurang sehingga bisa menyebabkan kenaikan harga beras,” sambungnya.
Untuk menstabilkan harga beras dipasaran, diharapkan agar pemerintah terkait juga rutin melakukan pemantauan harga, agar harga beras tidak melambung tinggi.
“Kita di BPS hanya memantau harga, kemudian terkait dengan inflasi, kemudian menyampaikan hal-hal jika ada rekomendasi untuk bisa menstabilkan harganya, karena itukan wewenang Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Jadi kita hanya memberikan informasi bahwa komoditas-komoditas ini yang sudah mulai ada kenaikan dibandingkan pada bulan lalu,” jelas Muh. Rismat.
Ia menambahkan, diharapkan kepada masyarakat Kota Palopo agar jangan panik mengenai kenaikan harga beras, karena ini juga diakibatkan oleh stok beras.
“Karena kita sebagai Kota Palopo ini kan bukan penghasil beras, hanya saja kita pemasok beras yang cukup besar untuk dikonsumsi oleh masyarakat Kota Palopo, yang juga kita harapkan para pedagang memperbanyak stoknya juga. Kemudian kepada pemerintah juga kita harapkan untuk melakukan pemantauan harga di distributor, kemudian harga eceran di pasar. Untuk menjaga kestabilan harga. Jangan sampai terlalu tinggi kenaikannya,” tutup Muh. Rismat.
Beberapa waktu lalu, Walikota Palopo Drs. H.M. Judas Amir, M.H., telah melakukan pemantauan harga bahan pokok di Pusat Niaga Palopo (PNP) dan Pasar Andi Tadda. Selasa (8/8/2023).
Kegiatan itu merupakan tindak lanjut berdasarkan hasil rapat koordinasi nasional TPID, untuk melaksanakan pemantauan harga bahan pokok. Hal itu dilaksanakan juga berdasarkan keluhan masyarakat akan naiknya harga bahan pokok, khususnya beras dan telur. Dalam pemantauan itu, Pemerintah Kota Palopo akan berupaya menekan harga bahan pokok agar kembali normal. (**)
