ANTARAYA MEDIA, LUWU UTARA — Wakil Ketua DPRD Luwu Utara, Karemuddin, S.Pd.I, mendesak pemerintah daerah segera melakukan verifikasi ulang data Program Keluarga Harapan (PKH) serta memprioritaskan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), menyusul banyaknya keluhan warga terkait ketidaktepatan sasaran bantuan.
Karemuddin meminta pemerintah daerah melakukan verifikasi ulang secara menyeluruh terhadap data Program Keluarga Harapan (PKH). Ia juga menekankan bahwa perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) harus menjadi program prioritas, bukan sekadar kegiatan tambahan.
Hal itu disampaikan saat ditemui awak media, Minggu (23/11/2025).Menurut Karemuddin, masih banyak rumah warga yang kondisinya sangat memprihatinkan dan membutuhkan penanganan segera.
Ia menilai pemenuhan rumah layak huni merupakan kebutuhan dasar yang wajib mendapat perhatian pemerintah.Selain itu, ia menyoroti ketidakakuratan data penerima PKH yang hingga kini masih menjadi keluhan masyarakat.
Beberapa penerima dinilai tidak lagi memenuhi syarat, sementara warga yang lebih membutuhkan justru belum terdata.
“Ketidakakuratan data bukan sekadar masalah administratif, tetapi menyangkut keadilan sosial,” tegas Karemuddin.
Ia menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Dinas Sosial bersama pemerintah desa diminta melakukan verifikasi ulang secara ketat agar bantuan tepat sasaran dan adil bagi masyarakat yang membutuhkan.
Karemuddin juga mendorong percepatan pelaksanaan program perbaikan RTLH. Menurutnya, masih banyak warga hidup dalam kondisi rumah yang tidak layak dan membutuhkan intervensi cepat dari pemerintah.
“Masyarakat menunggu langkah nyata dari pemerintah daerah. Semua pihak harus bekerja profesional sesuai tupoksinya,” tambahnya.
Ia berharap perbaikan data PKH dan percepatan program RTLH dapat segera diwujudkan karena keduanya memiliki dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan warga.(*)
