ANTARAYA MEDIA, PALOPO – Menjelang akhir tahun anggaran 2025, Wakil Ketua DPRD Luwu Utara, Karimuddin, menyoroti lambannya realisasi sejumlah kegiatan publik di daerah. Ia menilai, keterlambatan tersebut menunjukkan lemahnya pelaksanaan program pembangunan yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah daerah.
Melalui unggahan di akun media sosial resminya pada Senin, 3 November, Karimuddin mengungkapkan keprihatinannya terhadap berbagai program pembangunan yang hingga memasuki triwulan keempat belum menunjukkan progres signifikan.
“Kegiatan publik yang seharusnya menjadi harapan rakyat justru banyak yang tertunda dan belum berjalan. Sementara itu, anggaran perjalanan dinas sudah terserap hampir seluruhnya,” tulisnya.
Politisi yang telah tiga periode duduk di DPRD Luwu Utara ini menegaskan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah agar keseimbangan penggunaan anggaran dapat terjaga. Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya membutuhkan perencanaan yang baik, tetapi juga komitmen pelaksanaan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Sudah delapan bulan pemerintahan berjalan, namun wajah pembangunan kita masih tampak sepi dari kerja nyata. Pemerintah perlu lebih fokus pada pelaksanaan kegiatan di lapangan agar manfaatnya segera dirasakan rakyat,” ujarnya.
Selain itu, Karimuddin juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perangkat daerah, baik dari sisi perencanaan, pengawasan, maupun etos kerja aparatur.
“Kegiatan publik harus dipercepat, pengawasan diperketat, dan semangat aparatur perlu dikembalikan pada prinsip dasar: melayani, bukan dilayani,” tegasnya.
