ANTARAYA, KUTIM – Penghapusan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sedang ramai digaungkan.
Berbagai pihak bahkan mengusulkan agar kebijakan zonasi tersebut dihapuskan.
Karena mengingat tidak meratanya ketersediaan sarana dan prasarana sekolah di tiap kelurahan.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Yulianus Palangiran juga menegaskan ketidaksetujuannya mengenai adanya kebijakan zonasi tersebut.
“Kalau boleh tetangga kita menjadi tempat untuk mendapatkan sarana pendidikan kenapa mesti dibawa lima kilometer sampai habis biaya lagi,” kata Yulianus.
Yulianus menyatakan bahwa kebijakan tersebut harusnya dihapuskan saja.
Karena menurutnya tidak memberikan dampak yang berkembang bagi pendidikan.
“Tanggung jawab lagi pemeliharaan dan jaga anak disepanjang jalan kan resiko, Ini program pemerintah yang sangat saya tidak setujui,” tegas Yulianus.
Tak hanya itu, Yulianus juga menjelaskan kebijakan tersebut malah menimbulkan ketidakadilan bagi beberapa masyarakat.
“Tentu berdampak lucunya kemarin zonasi zonasi ini ada yang dari kacamatan masuk sementara yang samping rumahnya ada yang gak diterima kalau mau bilang dengan taraf pendidikan yang harus wah karena ini adalah sekolah unggulan mana, kan kita sekolah tujuannya mau pintar, buat apa sekolah lagi kalau udah pintar” terang Yulianus.
Lebih jauh, Yulianus tak henti-hentinya menegaskan bahwa dirinya sangat mendorong penghapusan sistem tersebut dan meminta pemerintah fokus pada pemerataan sarana dan prasarana pendidikan.
“Saya atas nama pribadi dan wakil rakyat tolong pemerintah dihilangkan itu zonasi dan tambah rombongan kelas tingkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan,” jelas Yulianus.
“Dulu ada motto Kutim cemerlang cerdas berprestasi gemilang, lah mana bisa tercapai sementara pendidikan tidak didukung kelayakan sarpra nya termasuk dewan guru tinggalnya ada di gubuk-gubuk lampunya gak karu karuan air bersihnya kurang, seorang pendidik dalam kondisi seperti itu belum tentu seratus persen fit memberikan materi kepada anak-anak jadi kita harus memutus mata rantai seperti ini,” tutupnya. (adv)
