ANTARAYA MEDIA, PALOPO – Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH.,MH, menghadiri pengukuhan Pengganti Antar Waktu (PAW) Pengurus Korpri Kota Palopo masa bakti 2020-2025.
Pengukuhan PAW Korpri Kota Palopo ini, dilaksanakan di Aula Ratona Kantor Wali Kota Palopo, Rabu (24/7/2024).
Pada kegiatan ini, Pj. Gubernur Sulsel didampingi Ketua Dewan Pengurus Korpri Provinsi Sulsel, Pj. Wali Kota Palopo, Asrul Sani, SH.M.Si., serta Sekretari Daerah Kota Palopo, Drs.H. Firmanza DP, SH., M.Si
Dalam sambutannya, Pj. Wali Kota Palopo, Asrul Sani, melaporkan kepada Pj. Gubernur Sulsel terkait penyelengaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakakt di Kota Palopo.
“Pak Pj. Gubernur, Kota Palopo ini memiliki keunggulan alam letak geografis yang strategis, serta ketersediaan infrastruktur wilayah yang lebih memadai,” kata Asrul Sani dalam laporannya tersebut.
Struktur ekonominya, kata Asrul, bergerak dari primer ke sekunder, hingga pada tahun 2023 dalam pembentukan PDRB, sektor perdagangan berkontribusi tertinggi sebesar 23,7% diikuti oleh sektor konstruksi 17,47%, sementara sektor pertanian 16,34%.
“Dibandingkan tahun sebelumnya, meski menurun namun tetap ekonomi tumbuh sebesar 4,34%. IPM pada angka 80,77 atau meningkat sebesar 1,86 poin,” katanya.
Untuk angka pengangguran terbuka, lanjut Asrul, saat ini sebesar 7,81%, atau berkurang 0,39% dari sebelumnya sebesar 8,2%.
“Angka kemiskinan juga menurun, saat ini 7,69% di mana sebelumnya berdasarkan rilis dari BPS Kota Palopo tahun 2024,” jelasnya.
Sementara itu, Pj. Gubernur Sulawesi Selatan, Zudan Arif Fakhrulloh, menyampaikan, Korpri itu satu paket dengan ASN, karena anggota Korpri adalah ASN jadi korpri dan pemerintah itu melekat.
“Satu tumpu, satu paket dan satu jiwa. Anggota Korpri, anggota biasa itu adalah PNS dan PPPK. Jadi semua PPPK otomatis anggota Korpri hak dan kwajibannya di Korpri sama. PPPK juga ASN dan juga anggota Korpri,” kata Zudan Arif Fakhrulloh.
Zudan menambahkan, pekerjaan pokok Korpri adalah mensukseskan program pemerintah sesuai undang-undang ASN.
“Yang harus kita kerjakan yang paling kuat adalah kesejahteraan ASN, maka dalam undang-undang ASN itu dibolehkan Korpri memiliki unit usaha dan sumber keuangannya boleh bersumber dari APBN, APBD dan iuran,” katanya.
Terkait program, kata Zudan, dirinya meminta agar anggota Korpri ini diperhatikan, misalnya saat bekerja dijaga, jika sedang ada masalah jangan ditinggalkan.
“Tolong dirangkul agar Korpi bisa membantu saling mengingatkan, saling merangkul dan saling menjaga. maka dalam era politik sekarang ini yang di mana sebentar lagi menghangat, Korpri memiliki kekuatan yang dahsyat bisa masuk ke pintu-pintu rumah untuk mengatakan, kita berpolitik secukupnya bersaudara selamanya,” jelasnya.
Program utama Korpri nasional tahun 2022-2027, kata Zudan, yakni meningkatkan kualitas pelayanan publik dan digitalisasi birokrasi, menguatkan idelogi dan karakter ASN, perlindungan karir dan bantuan hukum ASN serta peningkatan kesejateraan ASN.
“Korpri adalah satu-satunya organisasi pegawai Republik Indonesia. Anggota Korpri sebanyak 4,4 juta, merupakan kekuatan besar penentu kemajuan bangsa. Partai boleh banyak, tapi yang menjalankan di pemerintahan itu Korpri. Jadi ibarat kendaraan birokrasi, Korpri adalah mesinnya,” sebutnya.
Pada kesempatan ini, Zudan juga mengingatkan agar ASN jangan alergi terhadap teknologi dan digitalisasi.
“Harus dengan teknologi dan digitalisasi yang harus terus disampaikan kepada seluruh anggota Korpri, dan kolaborasi. Buat satu, dua, atau tiga program unggul dan tepat sasaran berdampak langsung pada masyarakat,” urainya. (hms)
