ANTARAYA MEDIA, KUTIM – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Pandi Widiarto mengungkapkan bahwa program beasiswa yang disediakan pemerintah daerah harus bebas dari diskriminasi.
Menurutnya, transparansi dan profesionalisme sangat penting dalam pengelolaan program beasiswa.
Politisi Partai Demokrat itu mengatakan akan melakukan diskusi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta Komisi D untuk memastikan program ini berjalan dengan adil dan tepat sasaran.
“Kami berharap beasiswa ini tidak hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, tetapi harus profesional dalam pemberiannya. Paling penting, penerima beasiswa ini benar-benar anak-anak dari Kutai Timur, jangan sampai anak dari luar Kutim justru mendapatkannya,” ujarnya.
Sebagai bentuk pengawasan DPRD, Pandi ingin melihat bagaimana proses pengelolaan beasiswa dilakukan, mulai dari penginputan hingga verifikasi data penerima.
Dia juga mendorong agar informasi tentang prosedur penerimaan beasiswa dapat diakses oleh masyarakat secara transparan.
“Kami akan berkomunikasi dengan Komisi D untuk membuka prosedur penerimaan beasiswa. Dengan begitu, masyarakat dapat memahami prosesnya dan memastikan semua mendapatkan hak yang sama,” tuturnya.
Pandi berharap langkah ini dapat memperbaiki sistem beasiswa di Kutai Timur agar lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.
Politisi muda itu juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memastikan program ini berjalan dengan baik dan memberi manfaat nyata bagi generasi muda Kutai Timur.
Sejatinya, beasiswa pemerintah pernah membantu Pandi secara pribadi dan ia percaya program ini memiliki potensi besar dalam mendukung pendidikan anak-anak di Kutai Timur. (adv)
