ANTARAYA MEDIA, PALOPO – Pemerintah Kota Palopo menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Palopo yang digelar Senin (22/6/2026).
Dalam agenda tersebut, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Palopo, Zulkifli Halid, mewakili Wali Kota Palopo Hj. Naili Trisal menyampaikan bahwa penyerahan Ranperda merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, penyampaian Ranperda pertanggungjawaban APBD kepada DPRD merupakan tindak lanjut dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mewajibkan kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pada kesempatan itu, Zulkifli juga mengungkapkan capaian Pemerintah Kota Palopo yang kembali berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Penekanan Suatu Hal (PSH) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 26.B/T/LHP/DJPKN-VI.MKS/PPD.01/05/2025 tertanggal 25 Mei 2026.
Zulkifli menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah dan pengelola keuangan yang telah bekerja keras sehingga Kota Palopo mampu mempertahankan opini WTP secara berkelanjutan sejak pertama kali diraih pada tahun 2016.
“Banyak suka duka yang telah dijalani dalam mempertahankan opini WTP ini. Oleh karena itu, saya berterima kasih kepada seluruh kepala perangkat daerah serta seluruh pengelola keuangan daerah atas dedikasi dan kerja kerasnya,” ujarnya.
Ia juga menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah yang terlibat dalam pembahasan Ranperda agar hadir secara langsung dan memberikan informasi yang akurat sesuai kewenangan masing-masing sehingga proses pembahasan dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri unsur pimpinan DPRD, staf ahli wali kota, para asisten Setda, kepala perangkat daerah, camat, lurah, dan tamu undangan lainnya. (*)
