Evaluasi Kendala Realisasi Program, Pemkab Kutim Gelar FGD

ANTARAYA MEDIA, KUTIM – Evaluasi kendala realisasi program dan tata cara pengisian formulir terkait digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim).

Evaluasi dilaksanakan melalui Focus Group Discussion (FGD) bertema “Identifikasi Permasalahan Capaian Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2024” di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Selasa (26/11/2024).

Bacaan Lainnya

FGD ini merupakan tindak lanjut dari rapat pimpinan terbatas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang melibatkan Sekretaris Daerah dan Penjabat Sementara (PJS) Bupati.

Kepala Bagian Pembangunan Pemkab Kutim Insan Bowo Asmoro, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan program.

“Identifikasi ini penting agar kita memahami kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan APBD 2024. Sampai September, progres fisik dan keuangan kita masih belum sesuai harapan,” ujar Insan Bowo Asmoro.

Sementara itu, Warsino dari Tim PEBS Universitas Indonesia menggarisbawahi pentingnya keseriusan dari seluruh PD dalam memberikan informasi yang lengkap dan mendalam. 

Menurutnya, setiap PD menghadapi permasalahan serupa, yakni rendahnya realisasi penyerapan anggaran yang tidak mencapai target.

“Kita akan menggunakan pendekatan 5 Why untuk mengidentifikasi akar permasalahan. Metode ini mengombinasikan teori manajemen modern dan administrasi publik untuk memahami mengapa masalah muncul dan bagaimana menyelesaikannya,” jelas Warsino.

Ia menegaskan bahwa proses identifikasi yang mendetail akan menjadi dasar dalam merumuskan solusi yang tepat untuk permasalahan

Senada dengan itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Zubair menekankan pentingnya peran pengendalian dalam memastikan fungsi pemerintahan berjalan dengan baik. 

Ia mengajak semua PD untuk tidak ragu mencari bantuan apabila menghadapi kendala.

“Mohon kerja samanya. Kalau ada permasalahan, segera laporkan ke kami. Kami siap membantu menyelesaikan,” kata Zubair.

FGD ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja realisasi anggaran daerah. 

Dengan pengelolaan anggaran yang baik, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat semakin berkembang dan memberikan dampak positif bagi pembangunan Kabupaten Kutai Timur.

Melalui diskusi yang intensif dan pendekatan yang terstruktur, Pemerintah Kutai Timur optimistis dapat mengatasi kendala yang ada dan mencapai target yang telah ditetapkan untuk tahun anggaran 2024. (adv)

Pos terkait